Login
FAQ   |  Contact Us  |  Site Map
 
 
Frequently Ask Question

Frequently Ask Question


Beberapa hal yang sering ditanyakan – FAQ(versi Bahasa Indonesia)

Apa yang dimaksud dengan SKTPM ?

SKTPM singkatan dari Surat Keterangan Terdaftar Penyedia Barang dan Jasa Mampu adalah surat yang akan dikeluarkan oleh TOTAL E&P INDONESIE sesuai dengan Pedoman Tata Kerja No.007/REVISI II/PTK/I/2011 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama oleh BPMIGAS, dimana ada perubahan mengenai Golongan serta Klasifikasi Bidang dan Sub-bidang Pekerjaan dari Penyedia Barang dan Jasa.

 

 Bagaimana cara mendapatkan SKTPM ?

Dengan mengikuti petunjuk mengenai proses sertifikasi untuk penyedia barang dan jasa di TOTAL E&P INDONESIE yang bisa didapat di bagian SKTPM (Vendor Certification).

 

Berapa lama masa berlaku SKTPM ?

SKTPM dapat berlaku selamanya kecuali ada perubahan atau dikenakan sangsi HITAM oleh PERUSAHAAN atau dikemudian hari terdapat perubahan peraturan yang dibuat oleh PEMERINTAH (Otoritas yang berwenang).

 

Apakah masa berlaku SKTPM bisa ditangguhkan untuk sementara ?

Penggunaan SKTPM dapat ditangguhkan sementara apabila dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam pembuatan SKTPM telah habis masa berlakunya atau dikenakan sangsi MERAH dari PERUSAHAAN.

 

Apakah Penyedia Barang dan Jasa dapat mengajukan perubahan pada SKTPM ?

Penyedia Barang dan Jasa WAJIB mengajukan perubahan SKTPM dalam hal :

  • Perubahan susunan direksi dari perusahaan.
  • Dikeluarkannya laporan audit yang terbaru dari Neraca perusahaan dan Laporan laba/Rugi dari tahun yang terakhir (Bulan Juni Setiap tahun).
  • Dikeluarkannya surat bukti pelunasan pembayaran pajak tahun terakhir (SPT/PPh).
  • Dikeluarkannya sertifikat yang baru sebagai pengganti sertifikat yang lama (GAPENSI, surat keagenan / distributor, dll.).
  • Perubahan klasifikasi bidang usaha.
  • Dikeluarkannya peraturan pemerintah yang baru (SIUP, SIUJK, dll.).

 

Apakah Penyedia Barang dan Jasa yang tidak / belum memiliki SKTPM dapat mengikuti lelang di TOTAL E&P INDONESIE ?

Ya, asalkan Penyedia Barang dan Jasa ini melampirkan semua persyaratan Kualifikasi yang tercantum disalah satu Lampiran (Annex) di dalam Petunjuk Untuk Peserta Lelang (ITB-Instructions To Tenderers). Untuk Registrasi Tender dapat dilihat pada menu Tender Registration Guideline

 

Apa yang dimaksud dengan Kualifikasi Penyedia Barang / Jasa ?

Kualifikasi adalah tingkat kemampuan finansial, personalia, peralatan dan perlengkapan pada masing-masing bidang pekerjaan.

 

Apa yang dimaksud dengan Prakualifikasi (Pre Qualification) ?

Adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang / Jasa sebelum memasukkan penawaran.

 

Apa yang dimaksud dengan Pascakualifikasi (Post Qualification) ?

Adalah proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang / Jasa setelah memasukkan penawaran.

 

Bagaimana proses Pascakualifikasi (Post Qualification) dilaksanakan ?

Kualifikasi administratif pertama-tama akan dilakukakn terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran terendah pertama, kedua dan ketiga. Apabila dari ketiga peserta lelang tersebut tidak ada satupun yang dapat memenuhi persyaratan Pascakualifikasi maka proses Pascakualifikasi akan dilanjutkan terhadap peserta lelang yang menawarkan harga terendah (dari urutan selanjutnya, demikian seterusnya).

 

Apa yang dimaksud dengan Kemampuan Dasar (KD) ?

Adalah kemampuan pada sub-bidang pekerjaan yang sesuai untuk Bukan Usaha Kecil dan diperhitungkan sebagai berikut :

-  KD untuk Jasa Pemborongan = 2 NPt.
-  KD untuk Jasa Konsultansi = 3 NPt.
-  KD untuk pengadaan barang/ jasa lainnya = 5 NPt.

Dimana NPt = Nilai paket tertinggi berdasarkan pengalaman menangani pekerjaan yang sesuai dengan bidang / sub-bidang pekerjaan dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.
Paket disini dimaksud berupa Kontrak, Purchase Order atau Service Order.

Apa yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) ?

SKK adalah salah satu persyaratan khusus untuk pekerjaan Jasa Pemborongan, dimana Penyedia Jasa harus memiliki SKK yang cukup untuk bisa mengikuti lelang.
Cara perhitungan SKK adalah sebagai berikut :

a) Penetapan Kemampuan Keuangan (KK) :
- Untuk Penyedia Jasa Usaha Kecil = 1.5 KB
- Untuk Penyedia Jasa Usaha Menengah dan Besar = 4.2 KB
- Untuk Penyedia Jasa Asing = 6.4 KB

dimana KB = Kekayaan Bersih (Net Equity).

b) Perhitungan Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) :
SKK = KK - ∑ Nilai paket pekerjaan / proyek yang sedang dilaksanakan.

 

Apa yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) ?

SKP adalah salah satu persyaratan khusus untuk pekerjaan Jasa Pemborongan, dimana Penyedia Jasa harus memiliki SKP yang cukup untuk bisa mengikuti lelang.
Cara perhitungan SKP adalah sebagai berikut :

a) Penetapan Kemampuan Paket (KP) adalah kemampuan menangani proyek pada saat yang bersamaan untuk setiap sub-bidang pekerjaan :
- Untuk Penyedia Jasa Usaha Kecil = 3
- Untuk Penyedia Jasa Bukan Usaha Kecil = 8 atau 1.2 N
- Untuk Penyedia Jasa Asing = 1.2 N
dimana N = Jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat yang bersamaan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir.

b) Perhitungan Sisa Kemampuan Paket (SKP) :
SKP = KP - Jumlah paket pekerjaan / proyek yang sedang dilaksanakan

 

 

Bagaimana caranya mengikuti lelang pengadaan barang / jasa yang dilakukan secara elektronik (e-Procurement) ?

Cara dan prosedur untuk bisa mengikuti pengadaan barang / jasa secara elektronik bisa dilihat di menu pilihan e-Sourcing”.


Bagaimana caranya melakukan pendaftaran tender secara online?

Pendaftaran Tender Secara Online dapat dilakukan apabila telah memiliki SKTPM. Selengkapnya dapat diakses di menu Tender Registration Guideline dan SKTPM (Vendor Certification).


Apa yang dimaksud dengan UB (Usaha Besar), UM (Usaha Menengah) dan UK (Usaha Kecil)?

Merupakan Golongan Kualifikasi usaha yang ditetapkan berdasarkan peraturan PTK 007 Revisi Kedua. Adapun cara penentuan Golongan Usaha adalah sebagai berikut:


a. Usaha Besar (UB)

Memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. ATAU memiliki hasil penjualan tahun sebelumnya lebih besar dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau lebih besar dari US$ 5.000.000,- (lima juta dollar Amerika Serikat).


b. Usaha Menengah (UM)

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan maksimal Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. ATAU memiliki hasil penjualan tahun sebelumnya lebih dari Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau lebih dari US$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat) sampai dengan maksimal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) atau US$ 5.000.000,- (lima juta dollar Amerika Serikat).


c. Usaha Kecil (UK)

Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. ATAU memiliki hasil penjualan tahun sebelumnya maksimal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) atau US$ 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika Serikat).


Apa yang dimaksud dengan perusahaan Asing, perusahaan Nasional, perusahaan Dalam Negeri?


a. Perusahaan Asing

Perusahaan yang didirikan bukan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.


b. Perusahaan Nasional

Perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia namun tidak memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan Dalam Negeri.


c. Perusahaan Dalam Negeri

Perusahaan Nasional dan minimal 51% (lima puluh satu persen) dari saham yang memiliki hak suara (voting right), hak dividen dan hak Kendali Manajemen dimiliki oleh perseorangan warga negara indonesia, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), pemerintah daerah atau negara Republik Indonesia serta minimal 2/3 (dua per tiga) anggota direksi adalah warga Negara Indonesia.

 

     

 


Copyright 2012 Procurement Committee Website Total E & P Indonesie
Best viewed in IE 8.0 or above, Firefox and Chrome with Javascript enabled.